Masyarakat Tagih Janji Pemerintah

Pelaksanaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) masih belum memuaskan, diantaranya banyak pasien mengeluhkan antrian pendafta...

Pelaksanaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) masih belum memuaskan, diantaranya banyak pasien mengeluhkan antrian pendaftaran, kurangnya sarana prasarana ruang rawat inap, dan pelayanan tim medis terbatas. Demikian terungkap selama kegiatan serap aspirasi masyarakat bersama Anggota Komisi IX DPR RI Hamid Noor Yasin, pada masa reses sejak Ahad hingga Selasa (26-28 April 2015) di Kabupaten Wonogiri, Sragen, dan Karanganyar.

“Selain masalah BPJS, kami juga menampung aspirasi masyarakat terkait UMR daerah yang dirasa masih rendah, terutama di Kabupaten Sragen. Di sisi lain, para pengusaha mengeluhkan tuntutan kenaikan UMR buruh dengan melonjaknya harga bahan-bahan produksi dan BBM. Keadaan ini menimbulkan kebingungan. Di satu sisi ingin meningkatkan kesejahteraan buruh, di sisi lain pengusaha juga tidak bisa berbuat banyak,” kata Hamid.

Munculnya berbagai isu negatif, lanjut Hamid, juga meresahkan masyarakat, seperti radikalisme, premanisme, dan kasus begal motor. Hamid pun mengungkapkan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola dana di level desa dinilai belum memadai, mengingat minimnya sosialisasi tata cara pengelolaan keuangan desa dari pemerintah daerah.

“Masyarakat juga menyampaikan kekecewaan tentang janji Presiden terhadap dana desa yang seharusnya berkisar Rp 1-1,4 Milyar, ternyata belum terealisasi sampai sekarang,” tambahnya.

Merespon keluhan dan aspirasi masyarakat, Hamid berjanji segera membawa berbagai permasalahan dan mengomunikasikannya kepada pihak terkait. “Insya Allah akan kami sampaikan, semoga segera mendapat tanggapan dari pemerintah serta pihak terkait lainnya,” pungkasnya.